Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Dikorupsi

 

korupsi kpk

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

KPK berkoordinasi memakai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pemerintah daerah. Koordinasi itu sehubungan menggunakan pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

“Hari ini, pada kantor KPK dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa bareng LKPP & provinsi serta sekda 5 kota yang mempunyai aturan PBJ (pengadaan barang dan jasa) terbesar,” istilah Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (5/3/2018).

“Hal ini bertujuan supaya menangkal kegagalan pengadaan & korupsi yang merugikan finansial negara,” lanjutnya.

Dalam pertemuan kemarin itu, muncul Pejabat Wakil Ketua KPK Alexander Marwata; Pejabat Kepala LKPP Agus Prabowo; Pejabat Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan; Pejabat Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa; Pejabat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis; dan 10 sekda.

10 sekda yg turut muncul asal dari 5 provinsi

Sementara itu, 10 sekda yg turut muncul asal dari 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari masing-masing provinsi jua diundang 5 sekda pemerintah kota (pemkot), yakni Semarang, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

“Sepuluh wilayah ini dipilih lantaran mempunyai perkiraan pengadaan barang dan jasa yg terbesar di semua Indonesia,” celoteh Febri.

Febri pun menyebut KPK menjalankan faedah trigger mechanism dengan memfasilitasi LKPP dan pemerintah distrik buat memberi saran & kritik di titik rawan pengadaan. Di samping itu, lanjutnya, KPK berkonsolidasi agar nir dilaksanakan pemecahan pemaketan.

“Hal ini diperlukan dapat membuat prosesnya lebih tepat guna & kualitas barang dan jasa lebih terjaga,” ucapnya.

Sebagai catatan, Febri menuliskan ada 6.682 paket yg tidak berhasil  lelang sepanjang 2015-2017. Angka tersebut terdiri menurut keterangan dari 41 % konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, & 14-25 persen jasa konsultasi (badan bisnis).

KPK kemudian memetakan penyebab kegagalan tadi, menurut penawaran tidak mengisi syarat administrasi, peserta nir lulus penilaian teknis, tergolong tidak terdapat yang memasukkan dokumen penawaran.

“Tantangan yang dihadapi diantaranya adalahada praktik korupsi pada PBJ, industri, & produk pada negeri belum menguasai pasar, serta UMKM yg belum tidak sedikit berperan,” istilah Febri.

Tuntutan aporisma yang mungkin diminta KPK dalam majelis hakim yakni pembekuan perusahaan yang waktu ini dipimpin sang Djoko Eko Suprastowo tersebut guna memberikan pengaruh jera.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata jua tidak membantah pembekuan perusahaan bisa dijadikan ganjaran buat menyebabkan imbas jera bagi perusahaan-perusahaan yg melakukan korupsi. Selain itu, ancaman pidana yang dapat dilakukan ialah dengan menjatuhkan sanksi denda yang besar .