Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Dikorupsi

 

korupsi kpk

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

KPK berkoordinasi memakai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pemerintah daerah. Koordinasi itu sehubungan menggunakan pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

“Hari ini, pada kantor KPK dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa bareng LKPP & provinsi serta sekda 5 kota yang mempunyai aturan PBJ (pengadaan barang dan jasa) terbesar,” istilah Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (5/3/2018).

“Hal ini bertujuan supaya menangkal kegagalan pengadaan & korupsi yang merugikan finansial negara,” lanjutnya.

Dalam pertemuan kemarin itu, muncul Pejabat Wakil Ketua KPK Alexander Marwata; Pejabat Kepala LKPP Agus Prabowo; Pejabat Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan; Pejabat Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa; Pejabat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis; dan 10 sekda.

10 sekda yg turut muncul asal dari 5 provinsi

Sementara itu, 10 sekda yg turut muncul asal dari 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari masing-masing provinsi jua diundang 5 sekda pemerintah kota (pemkot), yakni Semarang, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

“Sepuluh wilayah ini dipilih lantaran mempunyai perkiraan pengadaan barang dan jasa yg terbesar di semua Indonesia,” celoteh Febri.

Febri pun menyebut KPK menjalankan faedah trigger mechanism dengan memfasilitasi LKPP dan pemerintah distrik buat memberi saran & kritik di titik rawan pengadaan. Di samping itu, lanjutnya, KPK berkonsolidasi agar nir dilaksanakan pemecahan pemaketan.

“Hal ini diperlukan dapat membuat prosesnya lebih tepat guna & kualitas barang dan jasa lebih terjaga,” ucapnya.

Sebagai catatan, Febri menuliskan ada 6.682 paket yg tidak berhasil  lelang sepanjang 2015-2017. Angka tersebut terdiri menurut keterangan dari 41 % konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, & 14-25 persen jasa konsultasi (badan bisnis).

KPK kemudian memetakan penyebab kegagalan tadi, menurut penawaran tidak mengisi syarat administrasi, peserta nir lulus penilaian teknis, tergolong tidak terdapat yang memasukkan dokumen penawaran.

“Tantangan yang dihadapi diantaranya adalahada praktik korupsi pada PBJ, industri, & produk pada negeri belum menguasai pasar, serta UMKM yg belum tidak sedikit berperan,” istilah Febri.

Tuntutan aporisma yang mungkin diminta KPK dalam majelis hakim yakni pembekuan perusahaan yang waktu ini dipimpin sang Djoko Eko Suprastowo tersebut guna memberikan pengaruh jera.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata jua tidak membantah pembekuan perusahaan bisa dijadikan ganjaran buat menyebabkan imbas jera bagi perusahaan-perusahaan yg melakukan korupsi. Selain itu, ancaman pidana yang dapat dilakukan ialah dengan menjatuhkan sanksi denda yang besar .

 

Jasa Konstruksi Adalah Kontributor Terbesar

proyek-pt-pp

LABA BERSIH SEJUMLAH RP 1,72 TRILIUN

PT PP (Persero) Tbk membukukan penghasilan laba bersih sejumlah Rp 1,72 Triliun atau sukses tumbuh 50% secara year on year (yoy) dikomparasikan Rp 1,14 triliun di 2016.

Pendapatan perseroan jua tumbuh Rp 21,lima triliun di 2017. Angka ini tumbuh 31% secara year on year dikomparasikan tahun 2016 yang yang menjangkau Rp 16 triliun.

Secara segmen, jasa konstruksi adalah kontributor terbesar memakai kontribusi  sejumlah 70%, kemudian disusul sang engineering, procurement, and construction (EPC) & properti & pealti setiap sebesar 15% & 13%.

Perseroan meraih laba kotor dan laba bisnis sebesar setiap Rp tiga,25 triliun dan Rp 2,52 triliun yang menggambarkan pertumbuhan yg solid sejumlah 32% & 29% secara year-on-year. Dengan demikian, marjin laba kotor dan marjin deviden usaha setiap terjaga pada level 15% dan 12%.

“Kami bersyukur untuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih pada seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta stakeholder lainnya atas pencapaian kinerja PTPP yg solid sekitar tahun 2017,” ujar Presiden Direktur PTPP Tumiyana, Jakarta pada penjelasan resminya, Senin (12/tiga/2018).

Per 31 Desember 2017, PTPP memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 9,3 Triliun, total utang berbunga (interest bearing debts) sebesar Rp 8,9 triliun, ekuitas sebesar Rp 14,2 triliun & total aset sejumlah Rp 41,7 Triliun.

Tumiyanapun mengatakan, perseroan membukukan arus kas positif sebesar Rp 1,4 triliun, atau meningkat sejumlah 48% dikomparasikan samadengan Rp 986 miliar pada tahun 2016.

KURANGNYA PENGAWASAN DAN TUNTUNAN

Pimpinan Asosiasi Profesi sertifikat keahlian SKA sertifikat keterampilan SKT Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (A2K4) Indonesia di Jakarta menduga, beton LRT yg roboh dimunculkan karena belum terpasang paripurna. Kurangnya pengawasan dan tuntunan diduga sebagai inti dari satu hal penyebab robohnya beton LRT yang menghubungkan Veldrome Rawamangun ke Kelapa Gading.

Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk tenaga berpengalaman pekerja konstruksi ketika meresmikan Pembukaan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sertifikat Ketrampilan & Sertifikat Keahlian pada Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Kamis (19/10). Presiden pada arahannya mengungkapkan keyakinannya bahwa kualitas konstruksi karya energi kerja Indonesia mampu setara memakai konstruksi yang didapatkan pakar konstruksi dari Jepang dan Jerman menggunakan terus mempertinggi kualitas energi kerja konstruksi.

“Kapasitas finansial yang akbar menyerahkan PTPP peluang buat bisa berpartisipasi pada proyek-proyek yang berskala akbar, bahkan membuat proyek investasi sendiri buat menyusun recurring income untuk perseroan pada tahun-tahun mendatang,” lanjut Tumiyana.